PKS Tidak Lebih baik

foto: Lensaindonesia.com



Kalau dikatakan PKS lebih baik dari Demokrat secara moralitas tentu masih sulit untuk menjabarkannya, karena pada kenyataannya Presiden PKS terlibat kasus korupsi Sapi Import. Secara prosentase memang kader Demokrat lebih banyak yang tersangkut kasus korupsi, sementara PKS yang paling menonjol kasus korupsinya justeru pada pucuk pimpinan partainya. Lantas kenapa kasus korupsi PKS yang lebih hangat menjadi sorotan saat ini, bahkan partai PKS terancam untuk dibekukan, sehingga membuat Wakil Sekjen PKS, Fahri Hamzah menjadi berang.

Selama ini ekspektasi kita terhadap PKS sangatlah tinggi, PKS sebagai Partai yang berbasis Islam dengan hampir rata-rata kadernya dijidatnya ada tanda hitamnya, sebagai simbol penganut Islam yang Kaffah, tentu banyak yang berharap PKS adalah sebuah kendaraan politik ummat Islam yang sesuai dengan harapan, tapi sayangnya pucuk pimpinan partai yang begitu diagungkan tersebut
tersandung kasus korupsi.

Sementara itu Partai Demokrat sebagai partai yang berkuasa, sudah lebih dulu disorot, sehingga elektabilitasnya menurun drastis akibat isu-isu korupsi yang melanda para kadernya. Demokrat pun mengalami hal yang sama seperti PKS, menerima hujatan dan caci maki dari masyarakat, namun isu-isu tersebut dengan mudah diredam, terlebih sejak munculnya kasus korupsi yang melanda PKS.

Kalau mau dibilang ada kepentingan politik dibalik blow up kasus korupsi petinggi PKS, ya sangat mungkin, begitulah kalau kader partai melakukan kesalahan, tentu saja momentum tersebut sangat dimanfaatkan untuk kepentingan politik oleh lawan politiknya. Itu adalah hal yang biasa didalam dunia politik, kondisi seperti itu harus bisa disikapi secara cerdas bukan secara emosional, tapi sayangnya PKS sudah merasa sebagai partai yang ber Label Baik, sehingga kurang bisa menerima isu buruk yang melanda kadernya.

Kalau mau dibilang KPK pilih kasih dalam menangani kasus, saya sangat setuju, cara KPK menangani kasus korupsi yang terjadi pada kader partai Demokrat, berbeda dengan cara KPK menangani kasus korupsi yang terjadi pada PKS, dan tidak perlu saya uraikan secara detail dalam tulisan ini, karena hal tersebut secara nyata bisa terlihat secara terang benderang. Pertanyaannya tentulah, siapa sebetulnya yang sudah membonceng KPK, kenapa KPK pilih kasih dalam menangani kasus korupsi, bukankah ada yang menjadi Prioritas KPK, seperti pernah diungkapkan oleh Ketua KPK Abraham Samad diawal dia menjafi ketua KPK, adakah prioritas kasus tersebut sudah beliau tuntaskan.

Kita tidak bisa mengatakan bahwa Kasus yang dialami LHI itu adalah bersipat pribadi, dan harus dipisahkan dari PKS, harus diingat, LHI saat melakukan perbuatan tersebut masih aktif sebagai Presiden PKS, LHI bisa mendapat fasilitas proyek tersebut tentunya karena jabatan partainya, bukanlah karena pribadinya, secara tidak langsung tentu ada korelasinya dengan PKS. Kader-kader PKS seharusnya tidak berang menyikapi kasus yang dialami LHI yang berdampak pada PKS, yang paling tepat saat ini bagi PKS adalah menekan KPK untuk juga menuntaskan kasus yang dialami oleh para kader Demokrat, apakah KPK bisa menegakkan hukum secara adil dalam hal ini.

Sebelum ada keputusan dan fakta hukum yang membuktikan bahwa kader partai PKS bersih dari kasus korupsi, maka PKS sama saja dengan Demokrat, kalau pun berbeda, yang beda tipislah.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar