4 Faksi Gerilyawan Pemakzulan Presiden

Foto:ayosemarang.com

Sinyalemen adanya upaya Pemakzulan terhadap pemerintahan Jokowi, bisa jadi bukan cuma isapan jempol. Kalau melihat dari beberapa gejala yang muncul akhir-akhir ini, memang sudah menuju kearah upaya Pemakzulan Presiden Jokowi. 

Baru-baru ini Amien Rais tiba-tiba saja bicara tentang pemunduran Jokowi, dalam pembicaraannya seakan-akan dia tidak setuju dengan adanya pemunduran Jokowi. Apa coba motivasinya membicarakan hal tersebut, apa Amien sudah tahu ada upaya kelompok tertentu untuk memakzulkan Jokowi? 

Selanjutnya, ramai menjadi pembicaraan publik, diskusi tentang 'Persoalan Pemecatan Presiden di Tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan', yang diadakan oleh Fakultas UGM. Diskusi ini sempat ada yang menuduhkan sebagai upaya makar, sehingga akhirnya diskusi tersebut dibatalkan pelaksanaannya. 

Berikutnya ada Webinar, yang tema pembahasannya juga sama dengan di UGM, tentang pemakzulan Presiden. Diantara narasumber ada Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun, juga adan Dosen Politik Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Din Samsudin. 

Disamping itu, maraknya isu kebangkitan PKI, yang juga ditengarai sengaja dihembuskan kembali oleh kelompok yang ingin memakzulkan Presiden. Isu PKI ini dihembuskan hanya untuk memantik kekeruhan politik dimasyarakat. 

Sinyalemen ini sangat mendekati apa yang disinyalir Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens, yang mengaku sudah mengantongi nama para tokoh oposisi yang ikut melancarkan upaya kudeta terhadap Presiden Jokowi. 

Seperti dilansir Tribunews.com, kelompok ini diduga ingin memakai sejumlah isu sebagai materi provokasi dan propaganda politik.

Di antaranya, isu komunisme dan isu rasisme Papua menyusul gejolak akibat kematian warga kulit hitam George Floyd di Minneapolis, Amerika Serikat.

Apa yang disinyalir Boni Hargens ini sangat mendekati apa yang penulis duga diatas, pola gerakan yang dilakukan sangat terencana, terstruktur, sistematis dan masif. Gerakan ini merupakan gerakan gerilya, yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang seperti diduga oleh Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan. 

Boni Hargens menduga ada empat kelompok yang tergabung dalam sebuah gerakan yang disebutkannya sebagai 'Laskar Pengacau Negara'. Menurut Boni, kelompok ini tidak bisa lagi dikatakan sebagai 'barisan sakit hati', karena apa yang dilakukan bukan semata dikarenakan dendam politik. 

Inilah 4 kelompok yang dimaksudkan oleh Boni Hargens, yang saya kutip masih dari Tribunews.com, 

Pertama, kelompok politik yang ingin memenangkan pemilihan Presiden 2024. Kelompok ini sangat mudah diduga tentunya, karena pola gerakannya dalam mem-blow up calon yang diidolakan, sudah terlihat secara gamblang. 

Kedua, kelompok bisnis hitam yang menderita kerugian karena kebijakan yang benar selama pemerintahan Jokowi. Kelompok ini juga mudah ditebak, diduga adalah barisan mafia yang secara bisnis banyak dirugikan oleh kebijakan pemerintahan Jokowi. 

Ketiga, ormas keagamaan terlarang seperti HTI yang jelas-jelas ingin mendirikan negara syariah. Kelompok ini boleh dikatakan sebagai kelompok pembonceng yang ingin memanfaatkan kedaan, karena mempunyai agenda tersendiri. 

Keempat, barisan oportunis yang haus kekuasaan dan uang," jelasnya. Kelompok keempat ini bisa dianggap sebagai Tim hore, yang memang kebiasaannya sebagai penikmat kekuasaan, yang orientasinya semata-mata karena uang. 

Kalau penulis sendiri menganggap kelompok-kelompok ini sebagai Gerilyawan Pemakzulan Presiden, yang memang sudah bergrilya sejak beberapa bulan yang lalu. Kelompok ini pernah memberikan prediksi rezim Jokowi akan segera tumbang. 

Apa yang disinyalir Boni Hargens bisa jadi mengandung kebenaran, terkait empat kelompok yang berusaha kudeta Presiden Jokowi. Kalau melihat dari berbagai indikator yang seperti penulis sebutkan diatas, gerakan ini memang sangat terstruktur, sistematis dan masif. 

Gerakan ini memang sengaja memanfaatkan situasi dan kondisi negara yang sedang perang melawan covid-19. Momentum ini dianggap sebagai peluang yang tepat untuk menjatuhkan pemerintahan Jokowi. Lihat saja linimasi media sosial sangat kental dengan serangan-serangan terhadap pemerintahan Jokowi. 

Pada awal pandemi covid-19, disaat pemerintah ingin membuat sebuah kebijakan untuk memutus mata rantai penyebaran corona, begitu banyak pihak yang mendesak Jokowi agar menerapkan Lockdown, namun rupanya Jokowi lebih memilih untuk menerapkan pembatasan sosial berskala bear (PSBB). 

Jokowi sudah mencium gelagat yang tidak baik dari desakan tersebut. Ternyata langkah Jokowi mematahkan rencana kelompok ini, sehingga kehilangan momentum untuk menciptakan chaos. Pada saatnya, semua akan terbuka, siapa yang sesungguhnya yang melakukan penghianatan terhadap negara. 

Disaat negara dan bangsa ini sedang fokus melawan pandemi corona, kelompok ini malah berusaha untuk melakukan gerakan, demi untuk menciptakan kekacauan, yang ujung-ujungnya pemakzulan Presiden. 

Enaknya Jadi Presiden Dimasa Orde Baru

Foto: Geotimes.co.id

"Piye kabare, enak jamanku to? 

Kata-kata diatas sangat melekat dengan Mantan Presiden RI kedua, HM Soeharto, lambayan tangan dan senyum yang menawan, menjadi simbol kemapanannya, seolah-olah memimpin tanpa beban, dan tanpa ada tekanan. 

Itulah makanya kekuasaan Soeharto bisa bertahan selama 32 tahun, melebihi kekuasaan Soekarno, Presiden pertama dan juga proklamator Republik Indonesia. 

Jelas sangat enak menjadi Presiden di era Orde Baru, karena tidak ada yang berani menghina Presiden, tidak ada yang berani melecehkan Presiden, seperti penghinaan dan pelecehan Presiden di era Reformasi. 

32 tahun kita tidak mengenal apa yang dinamakan Demokrasi, komunikasi hanya terjadi satu arah, dari pemerintah kepada rakyatnya. Mana ada rakyat yang berani protes seperti sekarang ini. 

Imformasi yang keluar di berbagai media, hanya berita baik, kalau pun ada berita buruk yang terberitakan, itu pun berita buruk yang sudah diperbaiki sesuai dengan keinginan penguasa. 

Penak jamaku to? 

Ya enaklah, rakyat harus dibikin nyaman, harus merasa aman dan sejahtera, karena kunci untuk berkuasa secara aman dan nyaman, rakyat harus disejahterakan. Soal seperti apa mensejahterakannya, rakyat gak perlu tahu. 

Rakyat aman dan sejahtera, pemimpin tentunya sangat-sangat sejahtera, begitu juga dayang-dayang disekitarnya. Begitulah kelebihannya berada di era Orde Baru, semua sudah diatur sedemikian rupa, agar terlihat aman, tentram dan sejahtera. 

Begitu lepas dari jaman itu, seketika semua berubah, demokrasi kebablasan, kebebasan berpendapat atas nama demokrasi menjadi sesuka hati tanpa aturan. 

Kesenjangan antara Orde Baru dan Reformasi begitu terasa, bagi orang-orang yang terbiasa hidup dari belas  kasihan pemerintah. Sama sekali tidak merasa pernah dibungkam kemerdekaannya, hak-hak konstitusinya dikebiri, dia tidak pernah mengerti. 

Betapa tidak enaknya menjadi Presiden setelah Orde Baru, begitu mudah untuk disingkirkan, semua telunjuk begitu mudah diarahkan ke muka seorang Presiden, yang tidak terjadi dimasa Orde Baru. 

Siapa saja bisa dengan bebas mencaci-maki Presiden, bahkan rakyat jelata sekalipun. Dan tidak satupun dari mereka yang dihilangkan nyawanya karena menghina Presiden, sehingga menghina dan mencaci-maki Presiden dianggap hal yang biasa. 

Anggota parlemen bisa bersuara lantang di era reformasi, padahal di era orde baru selalu satu suara dengan pemerintah, bahkan legislatif tidak sejajar dengan eksekutif, legislatif tunduk pada eksekutif. 

Ada yang memimpikan kembali ke zaman seperti itu? Dimana semua harus satu suara dengan penguasa, rakyat tidak perlu berpendapat, cukup patuh pada pemerintah, dan terima saja apa yang diberikan pemerintah, tanpa ada protes. 

Seperti sekarang inilah keadaan negara kita sesungguhnya, yang sedang berusaha mencapai apa yang diamanatkan Undang-undang Dasar 1945, tanpa merekayasa keadaan seoalah-olah sejahtera. 

Kalau saja 60 tahun pertama paskakemerdekaan negara ini dikelola dengan benar, kita sudah sejajar dengan bangsa dan negara lainnya di dunia. Kita tidak kekurangan orang pintar, hanya saja kita tidak banyak orang jujur. 

Sekarang negara ini sangat gaduh, karena terlalu banyak orang pintar, sehingga semua bersuara dengan kepintarannya, tidak ada lagi yang menjadi yang mendengar, sehingga tidak ada yang tahu bagaimana solusinya. Semua yang pintar cuma bisa menyalahkan, tanpa memberikan solusinya. 

Mungkin kita harus dipimpin oleh seorang otoriter, sehingga kita baru bisa merasakan betapa berharganya kebebasan berpendapat, dan kita bisa menghargai seorang pemimpin yang tangannya begitu terbuka untuk memeluk rakyatnya. 

Amien Rais Takut Jokowi Mundur?

Foto: pinterpolitik.com

Mendadak sontak Amien Rais membahas soal mundurnya Jokowi, ada apa? Apa yang ada dibenak Alien sehingga sampai membahas pemunduran Jokowi? 

Dalam wawancaranya di channel YouTube Refly Harun yang tayang pada Kamis (21/5/2020), Amien mengatakan pada Refly jangan sampai Jokowi mundur di tengah jalan. 

Padahal selama ini Amien sering mengkritik Jokowi, bahkan kerap berusaha untuk melengserkan Jokowi, tiba-tiba sekarang berbalik malah sangat menyayangkan jika Jokowi mundur. 

Ucapan bersayap Amien Rais ini sangat multiftafsir, bisa jadi dari ucapan ini justeru Amien sangat menginginkan Jokowi mundur. 

Kalau menyimak pembicaraannya tentang proses pergantian Presiden, sejak pelengseran Soeharto, sampai pada pelengseran Gus Dur, Amien Rais seolah-olah merasa sebagai orang diluar panggung pada saat itu. 

Padahal pada kenyataannya, pada setiap proses tersebut peranan Amien Rais tidak bisa diabaikan. Justeru sejarah mencatat, pada setiap proses pergantian yang terjadi ada keterlibatan Amien Rais. 

Yang lucunya lagi, Amien merasa aneh dengan proses pergantian Presiden yang berlangsung dalam waktu singkat pada 1998 - 2004.

Sebagaimana kita ketahui, ketika Presiden Soeharto lengser pada 1998, maka secara otomatis wakilnya BJ Habibie menjadi Presiden. Namun ketika Habibie berkuasa selama kurang lebih 18 bulan, MPR menolak laporan pertanggungan-jawab Habibie pada 20 Oktober 1999, sementara yang menjadi Ketua MPR saat itu adalah Amien Rais. 

Santer saat itu kalau Megawati Soekarno Putri akan terpilih sebagai Presiden RI ke 3, namun dihalangi isu gender. Gerakan poros tengah yang juga ada keterlibatan Amien Rais didalamnya, behasil menjadikan KH Abdurahman Wahid (Gus Dur), lewat Pemilu 1999 yang dilakukan MPR/DPR sebagai Presiden RI ke 4, dan Megawati diposisikan sebagai wakilnya. 

Kepemimpinan Gus Dur masih berlangsung diantara tahun 1998-2004. Dalam perjalanannya, Gus Dur pun dimakzulkan di tengah jalan, dalam sebuah gerakan yang dipimpin Amien Rais. 

Peristiwa itu terjadi pada tahun 2001, maka secara otomatis pula Megawati menggantikan posisi Gus Dur sebagai Preaiden RI ke 5.

Sepatutnya Amien tidak perlu aneh dengan adanya pergantian Presiden di tengah jalan, karena dia sangat tahu sejarah dari setiap peristiwa tersebut, peranannya sangat kental dalam peristiwa sejarah itu. 

Ada anggapan di masyarakat, kalau ada peristiwa penggantian Presiden di tengah jalan, ditengarai pasti ada campur tangan Amien Rais, karena peristiwa seperti itu sangat erat kaitannya dengan Amien Rais. 

Apakah murni Amien Rais tidak menginginkan Jokowi mundur dari jabatan? Atau ucapan tersebut memberikan dimensi dan perspektif lain yang harus dicerna secara politis, sebagai ucapan bersayap yang penuh multitafsir? 

Dalam tafsir penulis, pernyataan Amien Rais tersebut semata-mata ingin mengubah citranya, yang selama ini dianggap sebagai tokoh pewayangan "Sengkuni", seorang tokoh yang digambarkan sangat licik, dan senang mengadu domba. 

Dia ingin memperlihatkan New Amien Rais yang "wise", yang sangat peduli dengan persatuan dan kesatuan bangsa. Apa lagi dengan partai barunya nanti, dia tidak lagi ingin mencitrakan dirinya sebagai sengkuni, citra sengkuni cukup ada di PAN. 

Bayangkan dari sosok karakter yang hobi menggeruduk siapa saja yang tidak disukainya, tiba-tiba berubah menjadi sosok Amien Rais yang manis, yang tutur katanya berubah menjadi sangat bijak. 

Bahkan partai yang baru dibentuknya nanti akan berlandaskan pads Al Qur'an, hanya dia dan Tuhanlah yang tahu seperti apa wujud partainya itu nanti. Yang jelas dia tidak ingin lagi disamakan dengan sengkuni. 

Ketika M Nuh Diutus Tuhan Ikut Lelang

Motor Gesit Jokowi/foto: Detik.com

Saya sangat ragu kalau ada orang dari Jambi, yang memenangkan lelang sepeda motor listrik sumbangan Presiden Jokowi, pada acara amal Konser Virtual Bimbo 'Bersatu Melawan Corona, yang diprakarsai BPIP dan MPR, apa lagi nilainya yang ditawarnya cukup fantastis, Rp 2,55 milliar.

Bukan saya mau mengecilkan kemampuan orang dari Jambi, karena di Jambi juga banyak pengusaha Nasional. Hanya saja jarang-jarang orang Jambi mau tampil seperti itu di acara yang begitu menggebyar. 

Ternyata dugaan saya tidak meleset, karena M Nuh sebagai pemenang lelang adalah rakyat biasa, seorang buruh harian yang atas Kekuasaan-Nya, sengaja diutus untuk membuka mata orang-orang yang sangat berkecukupan disekitar Presiden Jokowi. 

M Nuh keluar sebagai pemenang lelang atas ketidaktahuannya tentang acara yang diikuti, dengan penawaran tertinggi diantara para peserta lelang lainnya, dan pihak penyelenggara acara pun diperlihatkan keteledorannya, yang berakibat mempermalukan Presiden Jokowi. 

Memang seharusnya bukan M Nuh sebagai pemenang, karena banyak konglomerat pendukung Jokowi, yang seharusnya memberikan penawaran lebih tinggi dari M Nuh. Bukankah ini acara amal? Ajang bagi konglomerat untuk unjuk gigi dihadapan Jokowi dan masyarakat. 

Dalam ketidaktahuannya, M Nuh merasa dia memenangkan sebuah quiz berhadiah, dan tidak tahu kalau harus mengeluarkan uang yang diluar kemampuannya, karena secara ekonomi dimasa pandemi lebih pantas disebut sebagai penerima sembako. 

Begitulah cara Tuhan ingin memperlihatkan, bahwa dimasa pandemi hanya sedikit orang yang memiliki kelebihan harta untuk berbagi. Peristiwa ini bukan peristiwa biasa, ini sebuah peristiwa besar yang seharusnya direspon dengan baik oleh orang-orang besar die Republik ini. 

M Nuh hanyalah perantara Tuhan, untuk memperlihatkan kenyataaan disaat bangsa ini dihadapi sebuah musibah, tidak banyak orang-orang yang ingin mengulurkan tangannya, untuk membantu sesama. 

Acara Konser Virtual 'Bersatu Melawan Corona' yang seharusnya bisa menghasilkan dana yang cukup besar, malah menampar muka para penyelenggara, juga para konglomerat yang ada dibelakang Presiden Jokowi. 

M Nuh tidak salah, begitu juga dengan penyelenggara acara, yang salah, acara tersebut hanya diselenggarakan sebagai seremonial rasa peduli atas sesama, namun hasilnya tidak sebesar gaungnya. 

Jalannya memang sudah begitu, perantara M Nuh Tuhan ingin membuka mata kita semua, apa yang terjadi dalam peristiwa itu mempermalukan kita semua, bahwa konser virtual itu pada akhirnya memperlihatkan kekurangan kita semua. 

Pada akhirnya, kemenangan M Nuh tersebut dianulir, dan anak  Raja Media, Hary Tanoesoedibjo, Warren H Tanoesoedibjo menggantikan M Nuh sebagai pemenang dengan harga Rp 2,55 milliar. 

Lelang itu terpaksa diulang, karena M Nuh sebagai pemenang tidak mampu menebus motor 'Gesit' yang sengaja dilelang dalam rangka penggalangan dana untuk membantu masyarakat yang terdampak covid-19. 

Jokowi Akan Gigit "Makelar Kodok"

Foto: Detik.com

"Ada yang senang impor, tapi tidak mau diganggu impornya, mau minyak atau LPG. Saya akan ganggu. Pasti akan saya gigit itu orang," tambahnya.

Para penyuka impor yang disebutkan Jokowi saya analogikan seperti 'makelar kodok', tapi bukan makelar yang import kodok, melainkan penyuka import yang seperti kodok.

Mereka hanya muncul dimusim berbagai import komoditas kebutuhan masyarakat, seperti kodok muncul dimusim hujan, bersuka cita sambil bernyanyi untuk terus memanggil hujan.

Begitu juga para makelar kodok (mafia import), sampai komoditas yang tidak perlu di import pun tetap mereka import. Lihat saja Pacul pun sampai di import, padahal produk dalam negeri kualitasnya lebih bagus daripada import.

Para makelar kodok ini mana peduli kalau impor komoditas yang menjadi penyebab membengkaknya neraca perdagangan dan melebarnya defisit transaksi berjalan/current account defisit (CAD).

Mereka hanya berpikir tentang kepentingan kelompoknya, tidak pernah berpikir dampaknya pada negara dan masyarakat. Sekarang Jokowi tidak lagi peduli, Jokowi akan ganggu mereka, bahkan kalau perlu direbus dalam panci ala merebus kodok.

"CAD kita selalu mengganggu volatilitas rupiah. Ini karena ketergantungan yang besar terhadap impor, terutama minyak dan gas," tutur Jokowi.

Pernyataan Jokowi ini sepintas terkesan marahnya terhadap makelar kodok sudah mencapai ubun-ubun. Namun, namanya makelar kodok tetap saja cengengesan seakan tak peduli.

Jokowi akan kondisikan para makelar kodok ini pada situasi yang serba salah, impor diturunkan dan dikurangi, regulasinya juga diperketat. Kalau biasanya makelar kodok bekerja dalam regulasi, sekarang peluang untuk itu akan semakin diperkecil.

Jadi benar-benar seperti kodok yang direbus didalam panci, mau keluar dari panci gak bisa, tetap bertahan malah direbus sampai matang. Begitulah cara Jokowi mengganggu para makelar kodok ini nantinya.

Para makelar kodok ini rerata adalah sekondan elit politik yang memanfaatkan mereka. Bisa bekerja dalam regulasi pun atas perantara elit politik yang ada dilingkaran Istana. Itulah yang membuat Jokowi begitu geram dengan makelar kodok ini, sehingga Jokowi sampai-sampai ingin menggigitnya.

Jokowi sudah kantongi nama-nama mereka, namun dia tidak bersedia membeberkannya. Ini hanya persoalan waktu saja, kalau sudah waktunya, dan habis kesabaran Jokowi, maka para makelar kodok ini akan digigit Jokowi.

Hal itu disampaikan Jokowi dalam menghadiri Pertemuan Tahunan Bank Indonesia di Raffles Hotel, Jakarta, Kamis (28/11/2019).

Sumber: https://amp-kompas-com.cdn.ampproject.org/v/s/amp.kompas.com/money/read/2019/11/29/062800326/jokowi--saya-tahu-siapa-yang-suka-impor-minyak?amp_js_v=a2&amp_gsa=1&usqp=mq331AQCKAE%3D#aoh=15750398625138&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=From%20%251%24s

Inilah Penyakit Sosial Pasca Pilpres 2014

Pasca Pilpres 2014 proses interaksi dimedia sosial begitu sensitif, hubungan persahabatan banyak yang merenggang hanya karena beda pilihan, begitu juga hubungan persaudaraan. Salah bikin status bisa diserang komentar yang tidak menyenangkan, padahal komentar yang diberikan sama sekali tidak nyambung dengan status yang diposting, adakah hal ini disebabkan oleh gangguan pencernaan..(eh maaf salah gangguan kejiwaan maksud saya).

Jelas ini bukanlah situasi yang sangat kita harapkan, meski pun Pilpres sudah berlangsung kurang lebih satu tahun, namun situasi tersebut masih terus terasa sampai sekarang. Pernyataan yang sangat asumtif berdasarkan reaksi dari sebuah pemberitaan pun terkadang terasa dipelintir hanya sekedar untuk memancing respon perbedebatan yang tidak produktif, bahkan terkadang meruncing menjadi sebuah perselisihan.

Situasi seperti ini bukanlah sebuah situasi yang normal, bukanlah sesuatu yang sehat, kalau hal seperti ini terus terpelihara, maka akan mudah dimanfaatkan pihak ketiga untuk memecah belah persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Meningkatnya sentimen negatif antar masyarakat yang berseberangan dalam pilihan selama Pilpres, menjadi sumber utama gesekan, kalau hal ini tidak diantisipasi, maka benar-benar akan terpecah belah.

Padahal dalam berdemokrasi berbeda pendapat dan pilihan itu adalah hal yang biasa, janganlah perbedaan tersebut tidak bisa diterima dengan kebesaran jiwa. Yang lebih tidak masuk akal dari situasi tersebut adalah, membesar-besarkan hal yang kecil semata untuk memancing berbagai perdebatan, dari perdebatan tersebut pun tidak satu pun yang diuntungkan, yang ada hanya mempertajam permusuhan.

Berbagai bencana yang terjadi bukannya disikapi dan diatasi secara bersama-sama, tapi malah dijadikan alat untuk menjatuhkan lawan. Semakin bertambah umur negara ini tidak serta merta membuat bangsa ini dewasa dalam berpikir, bahkan malah semakin picik dalam melihat berbagai keadaan, tidaklah salah kalau Bung Karno pernah mengatakan ;

"Perjuanganku tidaklah sulit, karena hanya mengusir penjajah, tapi perjuanganmu lebih sulit, karena menghadapi bangsa sendiri"

Apa yang dikatakan Bung Karno tersebut sudah diperkirakannya terlebih dahulu, beliau mengatakan hal itu tentu ada dasarnya, dia sudah melihat gejala perpecahan itu sudah jauh sebelum menjelang ajalnya. Apakah kita rela Persatuan dan Kesatuan Bangsa ini terpecah belah hanya karena berbagai perbedaan,? Padahal Bung Karno mempersatukan bangsa ini justeru karena berbagai perbedaan. 

Semoga saja kita mau menghargai jerih payah para pendiri bangsa ini yang sudah mempersatukan kita dari berbagai suku dan bahasa, dari berbagai pandangan dan warna kulit, sehingga mnjadi bangsa yang bersatu dan berdaulat dengan berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, biar berbeda-beda namun tetap satu.

Ketua MPR Zulkifli Hasan "Lebay"

Sumber foto : Merdeka.com

Yang benar aja hanya karena Presiden Jokowi salah menyebutkan tempat kelahiran Bung Karno, dan kesalahan tersebut dianggap sebagai kesalahan yang Tak Termaafkan, memangnya seberapa besar dosa yang sudah dilakukan Presiden Jokowi. Tuhan saja Yang Maha Kuasa lagi Maha Pengampun, masih bisa menerima Taubat Ummatnya, lah ini kita sama-sama manusia dan sama-sama memiliki peluang untuk melakukan kesalahan tidak bisa menerima permintaan maaf.

 Apa yang terkandung dalam ucapan Ketua MPR tersebut, apakah karena sekarang sudah merangkap menjadi Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), sehingga bahasa yang dipakai bukan lagi bahasa seorang Negarawan, tapi bahasa seorang politisi yang penuh dengan ambisi, ucapan tersebut bisa saja ditafsirkan secara miring, bahwa karena tak termaafkan maka Presiden Jokowi layak untuk dimakzulka, bukan begitu Pak Zulkifli Hasan.?
 
Apa yang bapak tahu tentang kelahiran Bung Karno itu sebenarnya, siapa yang paling tahu tentang riwayat kelahiran Bung Karno tersebut, saya pastikan tidak ada sekarang ini, karena memang sejak Orde Baru sampai sekarang tempat kelahiran Bung Karno itu sendiri masih simpang siur, lantas apa kepentingan Bapak selaku ketua MPR mengeluarkan statement seperti itu, kepentingan apa yang tersirat dari ucapan tersebut, jangan Lebay pak Zulkifli Hasan, mencari kesalahan orang lain itu mudah, ada saatnya nanti kesalahan kita pun terbuka secara terang benderang.

 Saya malah berpikir, seharusnya sebagai ketua MPR, Pak Zulkifli Hasan ikut mencairkan polemik yang tidak sehat tersebut, bukan malah turut menyulut api untuk membakar menjadi habis, jangan tempatkan posisi bapak sebagai Ketua Umum Partai dalam posisi bapak sedang menjalankan Tugas sebagai Ketua MPR, karena bahasa yang bapak pergunakan akan sangat berbeda saat bicara dalam kapasitas sebagai Ketua Umum Partai, dengan saat bapak sebagai Ketua MPR, jika tidak menyadari akan hal ini maka yang tersirat adalah kepentingan yang bersifat politis.

 Dalam situasi yang kurang menguntungkan bagi rakyat sekarang ini, ada baiknya para pejabat negara lebih bisa memelihara hatinya, tahu kapan bersikap sebagai seorang negarawan dan kapan pula harus bersikap sebagai pesuruh Partai, sebagai pesuruh partai boleh saja bersiasat untuk kepentingan partai, tapi dalam kapasitas sebagai pejabat negara, ya harus mampu memperlihatkan kepada rakyat pengabdiannya untuk bangsa dan negara.

 Tidaklah elok hanya kesalahan dalam menyebutkan nama tempat kelahiran Bung Karno, Presiden Jokowi disudutkan semua pihak, sementara kesalahan tersebut adalah merupakan warisan kesalahan sejarah yang tidak pernah tuntas diselesaikan, dan kesalahan sejarah adalah tanggung jawab dan kewajiban kita bersama untuk meluruskannya.

Sumber berita : http://m.merdeka.com/peristiwa/ketua-mpr-kesalahan-jokowi-soal-kelahiran-soekarno-tak-termaafkan.html

"Kepadamu Malala Yousafzai"

Sumber foto : returnofking.com

Engkau matahari masa depan Pakistan
engkau pewaris keberanian Bhuto
diusia yang masih muda
bukan hanya Taliban yang terpana
Seluruh penjuru dunia pun membuka mata
.
Betapa perjuanganmu tidak semata untuk anak-anak Pakistan
pun untuk anak-anak yang kehilangan hak
tuk mendapatkan pendidikan disantero dunia
lantang sekali pidato-pidatomu
bicaramu sangat dewasa, juga pikiran-pikiranmu
.
Aku yang tua merasa kalah dewasa
karena engkau berpikir bukan untukmu
engkau memikirkan nasib kaummu
juga nasib negara dan bangsamu
yang sudah dikacaukan keegoan para Taliban
.
Aku malu padamu malala
karena diusia yang tua, aku belum berbuat apa-apa
penindasan hak, bagimu adalah cambuk
yang menghentakkan suaramu agar didengar dunia
Kini dunia ingin merengkuhmu
karena engkau anak titipan masa depan
.
Sungguh aku meyakini
engkau adalah matahari masadepan
tidak hanya bagi rakyat Pakistan
engkau tumpuan harapan
bagi bangsa yang kehilangan masadepan
.
Lantang suaramu akan menerobos segala penghalang
betapa Taliban pun akan tunggang langgang
Malala Yousafzai..adalah matahari
adalah pohon-pohon yang akan meneduhkan
adalah segara yang akan senantiasa memberikan
kesejukan bagi rakyat pakistan..
……
Jakarta, Ramadhan 2013
Salam Perjuangan dan Kemerdekaan

Mencari "Seorang Presiden"

Urusan mencari figur Seorang Presiden memang adalah menjadi sesuatu yang sangat penting, ketika sosok figur yang sesuai dengan persefsi ideal yang memenuhi kriteria umum semakin sulit ditemukan, meskipun semua kriteria itu sangat relatif. Hal ini menjadi penting dikarenakan Partai Politik tidak berfungsi dalam melakukan regenerasi kepemimpinan, sehingga kader Politik yang mumpuni, yang memenuhi harapan tidak muncul kepermukaan, akibatnya dalam suksesi kepemimpinan yang muncul masih muka-muka lama.

Akan menjadi tidak sulit kalau saja Partai Politik Lebih mengedepankan kepentingan bangsa dan negara ketimbang kepentingan Politik Partai. Pada realitas yang ada, kepentingan partai diatas kepentingan bangsa dan negara, sehingga apa yang menjadi harapan masyarakat terabaikan begitu saja. Mungkin pemikiran seperti ini bisa dianggap Naif, atau bahkan kuno, meskipun sejatinya memang harus demikian keharusan berpikirnya.

Dalam situasi seperti sekarang ini sangat dituntut kecerdasan dan kepekaan intuisi untuk melihat secara cerdas, dari semua figur yang muncul sebagai Capres, mana diantaranya yang benar-benar ingin memperbaiki keadaan dan mana yang cuma berambisi untuk berkuasa. Rekam Jejak seorang Capres pun menjadi sangat penting diketahui, apakah dia tipikal pemimpin yang baik atau menjadi baik ketika setelah men-capreskan diri.

Untuk menilai seseorang itu baik atau tidaknya tidaklah didasarkan kedekatan persoanal, tapi lebih kepada penilaian baik dalam takaran universal, yang memenuhi standar baik secara moral maupun emosional. Dari rekam jejaknya tentu kita bisa mengambil penilaian yang objektif, yang bukan didasarkan oleh rasa suka yang bersifat emosional.

Mencari figur seorang Presiden bukanlah dinilai pintarnya dia berpidato, pintarnya dia berdebat, tapi seberapa hebat dia mau berpikir dan bekerja demi untuk kepentingan rakyat. Dinegeri ini sudah sangat banyak orang yang pandai berpidato dan berdebat, sehingga mereka lupa bagaimana seharusnya bekerja untuk kepentingan rakyat, kita jangan terlena dengan berbagai kemasan, cukuplah Selama ini kita sudah ditipu oleh berbagai kemasan, sejarah harus dijadikan pelajaran agar kita tidak lagi mengulangi kesalahan.

Megawati Sudah Habis Masanya

foto : Tribunews.com

Megawati harus mengubur ambisinya untuk menjadi Presiden RI yang kedua kali, niat itu harus segera ia urungkan. Megawati harus pandai melihat arah angin, sekarang ini masa bagi Megawati itu sudah habis, sudah bisa diprediksi jika PDI-P tetap mencalonkan Megawati jadi Presiden pada Pemilu 2014 nanti, meski pun dipasangkan dengan Jokowi, maka itu artinya Megawati semakin membuka peluang bagi lawan politiknya untuk menang.

Kalau pun PDI-P tidak jadi mengusung Jokowi untuk menjadi Presiden, itu bukan berarti Megawati yang harus dicalonkan. Sebaiknya Megawati memfokuskan diri untuk membuat regenerasi kepemimpinan, selama ini sudah terbukti PDI-P mampu menyiapan pemimpin yang berkualitas, jujur dan bersih dari kasus korupsi, seperti misalnya Jokowi, Tri Rismaharini dan Ganjar Pranowo.

Ilustrasi/ Admin (Politicawave.com)

Boleh jadi Pemilu 2014 ini bukanlah milik PDI-P, tapi dapat dipastikan pada Pemilu 2019 akan menjadi milik PDI-P, karena PDI-P sudah mempunyai Tiga Jagoan tersebut yang bisa diunggulkan untuk menempati posisi RI 1 dan RI 2. Alangkah bijaksananya jika Megawati justeru berupaya untuk menyokong Prabowo dalam Pemilu 2014, dengan sebuah kesepakatan tentunya, bahwa Prabowo hanya memimpin untuk satu periode.

Kalau seandainya PDI-P tetap ngotot mencalonkan Megawati sebagai Presiden, maka PDI-P akan kehilangan simpati dari para pendukung Jokowi, dan hal ini akan berimbas pada turunnya kepercayaan publik terhadap PDI-P, dan juga akan berakibat besar pada dukungan masyarakat terhadap kepemimpinan Jokowi di DKI Jakarta.

Sangat bisa dimengerti kenapa PDI-P tidak buru-buru mengeluarkan pernyataan tentang siapa yanh akan dicalonkan PDI-P pada Pemilu 2014 ini, untuk sebuah strategi itu sah saja. Memang sangat dikhawatirkan jika Capres PDI-P segera diumumkan malah akan menjadi sasaran tembak lawan politiknya. Lihat saja, padahal Jokowi belumlah dinyatakan sebagai Capres PDI-P, serangan bertubi-tubi sudah dihadapi Jokowi.

Kalau seandainya PDI-P tetap berambisi untuk memenangkan Pemilu 2014, dan juga merebut kursi RI 1, PDI-P harus mencalonkan Jokowi bukanlah Megawati, sekali lagi saya katakan Megawati sudah habis masanya, Megawati mendingan anteng-anteng saja menjadi Ketua Umum PDI-Perjuangan, sambil terus menyiapkan penggantinya. 

Memberikan peluang kepada generasi penerus jauh lebih baik dari pada terus mempertahankan kekuasaan politik yang menciptakan Hirarki Dinasti.

Megawati sudah pernah membuktikan bahwa Trah Soekarno ada yang menjadi Presiden, meski pun kepemimpinannya tidaklah seperti Soekarno, karena harus diakui meakipun Megawati anak Soekarno, tapi Megawati tetaplah Megawati yang tidak bisa melebihi kepemimpinan Soekarno, jangankan melebihi, untuk setara dengan kepemimpinan Soekarno pun Megawati belum bisa. Jadi Megawti harus ikhlas kali ini mengubur ambisinya untuk menjadi Preaiden RI untuk yang kedua kali.

Inilah Alasan Australia Menyadap SBY dan Ani Yudhoyono

Merdeka.com - Berita soal penyadapan yang dilakukan intelijen Australia masih terus berlanjut. Harian The Australian kini membeberkan alasan aksi mata-mata terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ibu Negara Ani Yudhoyono .

Hanya berselang tiga hari sebelum berlangsungnya kampanye di Australia, kabel diplomatik berstempel 'rahasia' dikirimkan dari Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di Jakarta kepada diplomat AS di Canberra dan CIA. Kabel ini membicarakan dinamika baru peta politik Indonesia.

Para intelijen ini meyakini ada pemain yang menjadi penasehat penting bagi SBY. Orang tersebut bukan wakil presiden, bukan pula menteri dalam kabinet SBY, tapi istrinya sendiri, Ani Yudhoyono .

"Keberadaan Kristiani Herawati telah mengorbankan penasehat kunci lainnya. Ibu negara diduga telah memanfaatkan akses kepada presiden untuk membantu teman-temannya dan menjatuhkan lawannya, termasuk Wakil Presiden (Jusuf) Kalla," tulis kabel tersebut, Minggu (15/12), seperti dikutip dari The Australian.

Informasi tersebut membuat Direktorat Pertahanan Signal dan mata-mata lain yang bertempat di Canberra ingin mengetahui lebih jauh dinamika baru itu. Mereka menilai Ibu Ani memainkan peran untuk membangun dinasti keluarga dengan memasang Agus Harimurti Yudhoyono sebagai presiden selanjutnya.

Tak hanya itu, sumber di Wikileaks juga menyebutkan Ani Yudhoyono adalah satu-satunya orang yang mendapat kepercayaan penuh dari presiden dalam menghadapi setiap isu. "Ibu Ani adalah satu-satunya orang yang Presiden benar-benar bisa percaya pada setiap masalah dan sebagai presiden jalan untuk menuju paruh kedua masa jabatannya, ia semakin bergerak di berbaris dengan istrinya," ungkap Wikileaks.

Harian The Australian juga menyebutkan, Ani sangat berambisi untuk menempatkan Agus Harimurti dan menjadikan ibu negara sebagai capres 2014. Jabatan itu dilakukan sampai putranya mencapai usia yang cukup sampai dapat dipilih menjadi presiden pada Pemilu 2019.

[tyo]

Istimewanya Boediono Dihadapan KPK

foto : tribunnews.com

 Kenapa KPK secara diam-diam melakukan pemeriksaan terhadap Wapres Boediono, terkait sebagai saksi Kasus Bank Century, pada hari ini,Sabtu (23/11/2013), dan pemeriksaan pun dilakukan di Kantor Istana Wakil Presiden bukanlah di Kantor KPK. Apakah memang ada perlakuan khusus dalam terhadap seorang Wakil Presiden, bukankah Abraham Samad selalu mengatakan, dihadapan hukum hak semua orang sama. ? 

Pemeriksaan terhadap Boediono ini dianggap tidaklah lazim, karena tidak dilakukan dikantor KPK tapi di Kantor Wakil Presiden. Politisi Partai Golkar yang juga merupakan Timwas Kasus Century, Bambang Soesatyo (BS) mengetahui kalau Penyidik KPK diam-diam melakukan pemeriksaan terhadap Boediono di Kantor Wakil Presiden, terhadap hal tersebut BS mempertanyakan perlakuan KPK terhadap Wapres Boediono yang terkesan diskriminatif.

 Seperti yang katakannya pada TribunNews.com:

 “Sebagai anggota Timwas Kasus Century, saya berpendapat pemeriksaan Boediono oleh KPK di kantor Istana Wapres hari ini,  menimbulkan tanda tanya dan diskriminasi. Sehingga semakin menguatkan kesan publik bahwa KPK mengistimewakan Boediono. Padahal, setiap warga negara sama kedudukannya di hadapan hukum,” sindir Bambang Soesatyo.

 Sementara itu dalam konfrensi Persnya dengan para pewarta media kemarin (23/11/13) malam, Wapres Boediono memberikan alasan, pemeriksaan terhadapnya oleh KPK tidak dilakukan di Gedung KPK dikarenakan standar protokoler Wakil Presiden, yang menyangkut sterilisasi gedung tempat pemeriksaan, hal ini akan sangat mengganggu kegiatan digedung KPK, maka dari itu pemeriksaan dilakukan di Kantor Wakil Presiden.

 “Ini protokoler kenegaraan, sebelumnya harus ada sterilisasi dulu dan nanti sangat mengganggu,” kata Boediono kepada wartawan dalam keterangan pers di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Sabtu (23/11/2013) malam.(Kompas.com)

 Terkait pemeriksaan terhadap Wakil Presiden Boediono ini, Juru Bicara KPK Johan Budi saat dikonfirmasi media mengatakan, secara resmi para pimpinan KPK akan memberikan penjelasan pada hari Senin (25/11/13). Apakah KPK juga akan menjelaskan kenapa pemeriksaan terhadap Boediono dilakukan diam-diam,? Semoga saja demikian, agar semua menjadi jelas dan tidak menimbulkan berbagai tanda tanya. 

Memanglah sesuatu yang tidak lazim bisa saja menjadi lazim, begitu juga sebaliknya, sesuatu yang lazim pun bisa menjadi tidak lazim kalau bagi kekuasaan, padahal seharusnya dihadapan hukum hal seperti ini tidaklah berlaku, begitulah semestinya hukum harus ditegakkan.

Jadi Capres pun Jokowi "Belum" Pantas

Illustrasi: politik/kompasiana

Adanya wacana ingin menyandingkan Jokowi dengan Ical yang dikemukan oleh petinggi Golkar Agung Laksono, dan ada juga keinginan Amien Rais untuk memasang Jokowi dengan Capres Partai Amanat Nasional (PAN), Hatta Rajasa, saya menganggap wacana tersebut bukanlah hal yang serius, melainkan hanya olok-olok pokitik. Olok-olok politik ini dimunculkan karena semakin tingginya tingkat elektabilitas Jokowi di Bursa Capres 2014.

 Kenapa saya menganggap sebagai olok-olok politik, karena dengan menempatkan Jokowi sebagai Cawapres Ical atau Cawapres Hatta Rajasa, secara politis mereka ingin mengatakan Jokowi baru pantas dilevel Cawapres, meskipun elektabilitas Jokowi sebagai Capres ada diperingkat teratas. Saya yakin, dalam menanggapi wacana ini Jokowi hanya tersenyum, karena memang dia tidak pernah sibuk dengan urusan pencapresan ini.

 Masyarakat pun akan menanggapi wacana ini secara negatif, sekalipun nantinya wacana ini akan berubah menempatkan Jokowi sebagai Capres dan Ical atau Hatta sebagai Cawapres, meskipun wacana ini lebih patut dipertimbangkan, tetap saja akan mendapat respon negatif dari publik, karena jelas publik tidak menginginkan Jokowi disandingkan dengan Ical atau pun Hatta, karena track record kedua tokoh ini tidak patut disandingkan dengan Jokowi.

 Jokowi tidaklah pantas ditempatkan sebagai Cawapres, bahkan menurut saya Jokowi tidak pantas Nayapres di Pilpres 2014 nanti, bertarung dibursa Capres dengan kandidat Capres yang ada saat ini, biarkan dulu generasi Wiranto, Prabowo, Megawati, Ical, Hatta bertarung di Pilpres 2014 nanti, karena kalau Jokowi Nyapres maka akan mendapat respon negatif dari masyarakat.

Ada baiknya Jokowi Nyapres di 2019 nanti, karena dengan memyelesaikan tanggung jawabnya selama satu periode, maka Ketokohan Jokowi akan semakin terlihat dengan nyata, saat Jokowi maju menjadi Capres di 2019, Jokowi akan menghadapi lawan yang lebih seimbang.

 Jadi kalau ada wacana menempatkan Jokowi pada posisi Cawapres, itu hanyalah olok-olok politik, jangankan untuk menjadi Cawapres, untuk menjadi Capres aja di 2014, Jokowi belum perlu, karena lawan yang ada dibursa capres bukanlah lawan yang seimbang bagi Jokowi, kalau Jokowi maju Nyapres sekarang ini, maka kandidat capres lainnya jangan berharap akan menang, asumsi tersebut bukan hanya berdasarkan tingginya tingkat elektabilitas Jokowi saat ini, tapi karena calon-calon yang maju sekarang ini hampir rata-rata bukanlah Calon yang memang diharapkan masyarakat pada umumnya.

Masyarakat saat ini hanya menginginkan Jokowi menjadi Presiden, tapi tentunya hal ini menjadi sangat dilematis bagi Jokowi, tapi secara konsekwen, harusnya Jokowi selesaikan terlebih dahulu satunperiode Jabatannya, setelah itu barulah masuk di Bursa Capres 2019, dengan demikian masyarakat tidak bisa lagi mencari kelemahan dan kesalahan Jokowi.

Apa Manfaatnya SBY Bermedia Sosial

foto:VivaNews.com

Ada bagusnya SBY bermedia sosial, agar bisa berinteraksi dengan masyarakat umum disosial media. Mungkin kesadaran pentingnya bermedia sosial baru dirasakan oleh SBY, memang seharusnya dari awal menjadi Presiden Republik Indonesia, SBY sudah memanfaatkan media sosial untuk berinteraksi, dan melihat kenyataan dukungan masyarakat terhadapnya, bukan hanya sekedar mendengar para “penggembira” disekitarnya, yang hanya senang memuji dan memuja apa yang dikerjakan SBY, sehingga SBY hanya seperti Katak Dalam Tempurung, tanpa pernah tahu dimana kekurangannya.

Tapi apakah media sosial benar-benar digunakan SBY untuk berinteraksi, dan berkomunikasi secara dua arah ? untuk hal ini mungkin masih perlu dipertanyakan, karena dimedia sosial SBY masih menempatkan dirinya sebagai Presiden, sehingga banyak aturan dan protokoler yang secara khusus yang membatasi SBY  dengan masyarakat biasa. 

Di Twitter jarang sekali SBY merespon kicauan para followernya yang mencoba berinteraksi, begitu juga di facebook, dinding FBnya saja tidak dibuka, memang untuk kenyamanannya sehingga dinding FBnya tidak terbuka untuk publik, interaksi pengikutnya di Fanpage hanya melalui kolom komentar saja, apakah SBY juga merespon ? satu dua mungkin saja direspon, namun apakah SBY langsung yang merespon, itu yang belum diketahui.

Sejatinya dimedia sosial segala bentuk atribut jabatan tidak lagi dipakai, dimedia sosial semua sederajat dan tidak dibatasi oleh jabatan dan pangkat, karena dengan demikian komunikasi dua arah bisa terjadi, masalah nyaman dan tidak nyaman itu soal lain. 

Banyak orang-orang penting yang juga membuka akun di media sosial memang sudah mempersiapkan mental untuk menerima hal yang terburuk, tapi justeru dari hal-hal tersebutlah bisa diketahui siapa yang suka dan tidak suka, dimedia sosial meskipun didunia maya, tapi semua tampak nyata, antara yang senang dan yang tidak senang, yang suka dan tidak suka sangat terlihat nyata.

Kalau dalam kesehariannya SBY banyak menghadapi orang yang hanya bermuka-muka, terlebih orang-orang disekitarnya, maka didunia maya ini SBY bisa secara nyata melihat siapa-siapa yang tidak menyukainya dan siapa pula yang begitu mengaguminya. 

Jadi memang ada bagusnya SBY Bermedia Sosial, secara langsung SBY bisa mengenal beragam karakteristik masyarakatnya yang ada didunia maya, alangkah lebih bagusnya jika SBY benar-benar berinteraksi dengan masyarakatnya, dan membuka komunikasi secara dua arah, dengan demikian SBY tidak dianggap sekedar Pencitraan di media sosial, masyarakat merasakan manfaatnya berkomunikasi dengan SBY, dan SBY sendiri bisa secara langsung mengetahui keadaan dari masyarakat, bukan sekedar menerima laporan dari para ABS disekitarnya.

Negeri Ini Dikuasai "Para Maling"

“Secara prosedural, demokrasi di Indonesia sudah cukup bagus. Namun secara substansial, masih harus banyak diperbaiki. Sistem demokrasi yang sekarang dikuasai para maling. Hanya mereka yang punya uang banyak yang bisa naik. Setelah berkuasa, mereka kembali maling untuk mengembalikan sekaligus meraup untung dari investasi yang dikeluarkan. Yang terjadi seperti lingkaran setan.” Ini bukan kata saya, tapi ini kata seorang Pakar Indonesia dari Notrhtwestern University AS, Prof. Jeffry Winters.

Apa yang dikatakan Jeffrey ini tentunya bukanlah sebuah ucapan yang tidak bisa di pertanggung jawabkan, tapi realitanya memanglah demikian. Lihat sistem pemilihan Kepala pemerintahan yang kita terapkan sekarang ini, baik Pemilu Presiden maupun Pemilu Kada, semua berbiaya mahal, seakan biaya politik itu sangatlah mahal. 

Bayangkan saja untuk menjadi Kepala daerah saja, seorang calon kepala daerah harus menghabiskan anggaran dari ratusan milyar bisa sampai triliyunan, untuk melicinkan semua jalan dalam pemilukada, dan uang yang segitu banyak tentunya di upayakan dengan berbagai cara, begitu terpilih, maka uang yang sudah di keluarkan pun harus segera dikembalikan dengan berbagai cara pula, makanya banyak kepala daerah yang pada akhirnya berurusan dengan KPK.

Sistem politik seperti inilah yang pada akhirnya merusak moral para pejabat negara, dan tatanan moral pada para penyelenggara. Kejahatan tindak korupsi seperti tersebut diatas, tidak mungkin hanya dilakukan oleh orang perorang, dan pastinya dilakukan secara kolektif dan berjama’ah. Sistem seperti ini kalau cepat tidak berubah, maka selamanya para penyelenggara negara ini akan terjerat politik uang. Jeffry Winters juga mengingatkan, salah satu kegagalan utama gerakan reformasi 1998 di Indonesia adalah tidak disiapkannya sistem hukum yang kuat. Karenanya, Indonesia menjadi suatu negara yang anomali.

“Ada demokrasi tapi tanpa hukum. Demokrasinya tumbuh, tapi hukumnya tunduk di bawah kendali mereka yang kuat jabatan dan atau uangnya,” kata Jeffry dalam diskusi perubahan bertema Pengadilan Hosni Mubarak; Pelajaran bagi Indonesia yang diselenggarakan Rumah Perubahan, di Duta Merlin, Jakarta Pusat (Selasa, 9/8). (Pedomannews.com).

Menegakkan demokrasi tanpa menegakkan hukum, maka demokrasi tidaklah akan berjalan dengan semestinya, karena hukum merupakan pilar yang sangat penting dalam penyelenggaraan demokrasi, sementara sekarang ini, hukum masih menjadi alat penguasa, lembaga dan institusi hukum (Yudikatif) masih bekerja dibawah komado eksekutif, sekalipun secara hirarki eksekutif tidak bisa meng intervensi Yudikatif, tapi pada kenyataannya yudikatif tidak berjalan sesuai dengan aturan yang seharusnya.

Banyak kasus hukum yang masih terganjal dan tidak bisa ditindak lanjuti, hanya karena butuh restu dari eksekutif. Ketika hukum tidak tegak, maka demokrasi pun tidak akan bisa diselenggarakan, kalaupun terselenggara hanyalah bersifat semu belaka.

Lebih lanjut di katakannya, “Pemilihan presiden secara langsung sudah ok. Tapi karena calon harus dari partai, maka hanya para maling saja yang bisa tampil. Untuk tampil harus punya uang. Jadi negeri ini sudah dikuasai para maling. Rakyat harus bersatu mengubah sistem demokrasi maling seperti ini,” kata Jeffry.

Sumber tulisan di kutip dari Media Online, Pedomannews.com.

APBD Digunakan untuk "Belanja Sex"

bethebliss.com

Penyalahgunaan APBD untuk kebutuhan Seks memanglah sangat keterlaluan, dan ini bukanlah dalam kategori suap atau untuk entertain Client, tapi memang digunakan secara pribadi untuk kebutuhan Seks, yang tentunya dilakukan dengan perempuan penjaja Seks.

Inilah prilaku beberapa Kepala Daerah yang sudah diamati oleh KPK, namun KPK belum membuka siapa saja Kepala Daerah yang melakukan penyalahgunaan APBD untuk seks tersebut. Seperti yang dikatakan Direktur PJ KAKI KPK, Sujanarko, di sela-sela Forum Anti Korupsi III, di Hotel Four Seasons, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (30/7/2012),forum tribunews.com

Adanya beberapa kepala daerah yang menggunakan APBD untuk seks.

“Ada beberapa, aku nggak sebutin kepala daerah, tapi beberapa daerah korupsi habis untuk main seks saja,” jelas Sujanarko.

Kalaulah memang benar apa yang dikatakan Sujanarko ini, itu artinya pengawasan terhadap penggunaan APBD itu sangatlah tidak ketat, sehingga bisa disalahgunakan untuk hal-hal diluar kebutuhan APBD. Peluang ini tentunya didapat dari selisih Mark Up dari kebutuhan APBD yang sesungguhnya, atau juga memanglah APBD tersebut disalahgunakan, lalu ditutupi dengan laporan fiktif.

Yang saya tahu biasanya Pejabat Daerah yang memiliki kepentingan dengan pejabat Pusat, dan kepentingan ini di Goalkan lewat Entertain, nah entertainnya inilah yang bermacam-macam bentuknya. Yang banyak terjadi adalah Entertain seks dengan menyediakan wanita penghibur kelas atas.

Tapi nyatanya penyalahgunaan APBD untuk seks tersebut bukanlah seperti itu, tapi memang untuk kebutuhan pribadi si Kepala daerah. Seperti yang dijelaskan Sujanarko, tindakan ini tidak termasuk suap seks. Namun ia bisa masuk penyalahgunaan wewenang karena menggunakan dana dari APBD.

“Itu bukan disogok seks, tapi korupsi untuk main seks,” tandasnya.

Memanglah luar biasa pejabat kita ini dalam memanfaatkan APBD, ada yang untuk memperkaya diri lewat Korupsi, dan ada pula yang menyelahgunakannya untuk kepuasan diri bermain seks. Ini benar-benar prilaku pejabat yang sudah tidak bisa ditolerir. Sayangnya KPK tidak segera membuka Kepala Daerah mana saja yang melakukan penyalahgunaan APBD teraebut.

KPK "Berjudi" Melawan Korupsi

illustrasi : Liputan6.com

Seorang teman baik saya mengomentari kegiatan tulis-menulis saya, dia menganggap apa yang saya lakukan adalah sia-sia. Menulis kritik terhadap pemerintah itu berbahaya. Menurut dia, korupsi itu mana bisa diberantas hanya lewat tulisan. Lembaga resmi sekelas KPK saja kewalahan, apalagi cuma hanya lewat tulisan.

Satu sisi pendapatnya saya benarkan, saya pun punya argumentasi untuk menangkis pendapat dia. Saya katakan kalau lewat tulisan saja korupsi tidak bisa diberantas, apa lagi kalau cuma diam tanpa ada tindakan, korupsi lebih tidak bisa diberantas. 

Dia kaget juga dengan argumentasi saya. “Saya diam bukan berarti tidak melakukan apa-apa, cuma saja saya tidak tahu mau melakukan apa.” Jawabnya.

“Lho kalau gitu lebih baik saya dong, meski cuma berjuang lewat tulisan tapi saya sudah melakukan satu tindakan”

“Tapi tindakanmu itu membahayakan dirimu sendiri dan juga keluargamu ji..contohnyakan sudah banyak”

“Tidak ada satu tindakan
yang tanpa resiko, tinggal bagaimana kita memilih mana yang beresiko besar dan mana yang mempunyai resiko kecil."

“Tapi cara yang kamu lakukan itu mempunyai resiko yang cukup besar ji..”

“Hidup ini seperti Judi..kita tidak pernah tahu kapan kita menang dan kapan kita kalah..atau kita tidak pernah menang sama sekali..itulah perjuangan”

“Jadi KPK itu pun seperti berjudi dalam memberantas Korupsi..dan KPK pun gak tahu apakah akan menang atau tidak..”

“Lain halnya dengan KPK..dia sudah jelas tugasnya dan tahu hukum-hukumnya. KPK itukan dibentuk dengan keputusan Presiden, harusnya kuat dan sangat bisa memberantas korupsi”

“Nah disinilah masalahnya..yang korupsi itu rata-rata aparatur pemerintah, dan orang-orang partai. Korupsi yang terjadi sekarang ini sudah bersipat kolektif dan menggurita..”

“Jadi maksudnya tidak mungkin bisa diberantas..ya gak bisalah, tetap saja harus diberantas tergantung bagaimana komitmen pemberantasan korupsi itu sendiri..”

“Disitu juga masalahnya..pemerintah ini masih setengah-setengah dengan komitmennya..”

“Disinilah letak berjudinya KPK..KPK harus lawan dengan tidak setengah-setengah, menang atau kalah urusan belakang”

“Yakin kalau KPK itu independen..apa KPK bukan bagian dari Pemerintah..”

“Lho kalau semua lembaga sudah kita curigai, lantas siapa lagi dong yang bisa dipercaya untuk memberantas korupsi..negara ini sudah dianggap gagal lho..”

“Yah gak tahulah saya juga udah gak bisa mikir..sebagai teman saya cuma mau mengingatkan aja..hati-hatilah dalam bertindak..kadang kita gak tahu mana lawan dan mana kawan..”

“Kamu lawan atau kawan saya nih..soalnya dalam sebuah revolusi yang digambar film lewat Jam Malam, juga seperti itu. Dalam perjuangan terlihat semua seperti kawan, tapi setelah revolusi usai, semua pun menjadi ketahuan..”

Teman saya tersebut dia tidak bisa lagi melanjutkan pembicaraannya, dan dia pun langsung ngeloyor pergi. Saya mencoba merenungkan kembali semua ucapannya. Tapi bagi saya tetap saja, menulis itu adalah cara saya berjihad, apakah ada hasilnya atau tidak wallahu’alam.

Cinta Seorang Politisi pada Pelacur Jalanan [Episode 2]

Grasto memanglah seorang politisi muda yang brilliant juga termasuk laki-laki yang flamboyan, disukai banyak wanita, eksentrik tapi tidak mata keranjang, cintanya hanya pada Seruni, pelacur jalanan yang sekarang menjadi kekasih dan calon istrinya, untuk melihat episode sebelumnya lihat sini

Interior/Day: Gedung Parlemen - Koridor

Grasto berjalan dikoridor, sesekali menyapa teman-temannya anggota parlemen yang berpapasan, sambil terus menelpon.

“Sayang…ntar malam kita candle light dinner ya…aku mau kasih kamu kejutan”

“Kejutan apa sih mas….aku jadi penasaran…jadi pengen malamnya cepat datang deh….”

“Yang namanya kejutan masak dikasih tahu sih….tenang aja ya…aku sekarang sibuk banget, sebentar lagi ada paripurna…masalah kesejahteraan rakyat…”

“Ok deh…kamu jangan lupa makan siang ya….aku tunggu kabarnya mas….kalau gak bisa jangan dipaksakan ya…”

grasto terlihat begitu senang habis menutup HPnya, sambil terus berjalan menuju ruang sidang. Seruni betul-betul perempuan yang istimewa dihatinya, selalu maklum dengan kesibukan Grasto, tidak pernah cemburu apalagi curiga, itulah yang membuat Grasto sangat menyanyanginya.

Interor/Day: Gedung Parlemen - Ruang Sidang

Suasana dalam ruang sidang terlihat memanas, beberapa fraksi menginginkan semua lokasi prostitusi yang selama ini sudah dilokalisasikan segera ditutup, sementara beberapa fraksi lainnya mencoba memberikan solusi, agar mereka juga diberikan kesempatan untuk memperbaiki hidup.

Grasto termasuk anggota fraksi yang ingin memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi para PSK yang sudah dilokalisir tersebut, cuma fraksi penentangnya tetap ngotot, dan tidak peduli dengan nasib para PSK yang mau digusur itu.

“Sebagai wakil rakyat…adalah kewajiban kita memperhatikan nasib mereka..sekalipun mereka pelacur…hak hidup mereka dilindungi Undang-undang..sama haknya seperti kita…kita ada digedung parlemen ini juga, itu karena mereka…jadi tolong, hargai posisi mereka…”

“Tapi keberadaan mereka itu, seperti borok dalam negara ini….”

“Maaf…saya kurang setuju dengan pendapat ini….kalau mereka borok…lantas para koruptor itu apa ? kenapa sebagian besar dari kita disini, lebih senang membela para koruptor dibandingkan membela PSK…jangan-jangan diantara kita inipun ada yang suka menikmati jasa PSK…”

*********

Interio/Day : Rumah Seruni - Ruang TV
Seruni menonton perdebatan yang di tayangkan secara live itu, matanya berkaca-kaca penuh haru, betapa dia melihat Grasto begitu gigih memperjuangkan nasib teman-temannya yang tidak seberuntung dia, begitu bangganya dia pada Grasto, laki-laki pujaannya, yang dicintainya sepenuh hati, selalu keraguan menyelinap dilubuk hatinya, apakah ia memang pantas mendampingi laki-laki hebat ini.

Seruni tertidur di sofa depan tv, sementara tv tidak lagi menayangkan sidang paripurna tersebut, seruni yang begitu cantik, lelap tertidur dalam kesendiriannya, dalam penantiannya. Dering handphone Seruni membangunkannya…

“Sayang….kamu siap-siap ya…ntar jam 7 malam aku jemput…aku sudah selesai sidangnya…”

“Ya mas…aku juga liat kamu tadi di Tv…aku senang banget mas…aku terharu…”

“Ya memang…aku harus lakukan itu runi…dan itu sebuah keharusan…bukan karena karena kamu…”

“aku ngerti mas…yaudah aku mandi dulu ya…mas gak mandi disini aja…”

“Gak usah runi…ntar jadi fitnah lagi….kamu juga yang repot…”

********

Exterior/Nigth: Roof Top Cafe

Grasto sudah mempersiapkan sebuah tempat yang spesial, untuk Candle Ligth Dinner-nya dengan Seruni, sebuah cafe yang ditata khusus, diatas sebuah puncak gedung yang panoramanya gedung-gedung di Metropolitan Jakarta, sebuah tempat yang sangat romantis dan terbuka. Di cafe itu tidak ada tamu-tamu yang lain kecuali Grasto dan Seruni.

Dengan Gaun malamnya, Seruni cantik luar biasa, seperti Pretty Woman yang sedang dijamu makan malam oleh kekasihnya, cafe yang ditata serba putih, Seruni duduk dimeja paling tengah, dengan gaun malam berwarna merah, Grasto masuk membawa tiga orang pemusik akustik, lagu pretty womanpun mengalir mengiringi makan malam mereka berdua.

“Mas…malam ini…lagi-lagi aku tersanjung…aku benar-benar terharu…kamu selalu kasih aku kejutan” mata seruni berkaca-kaca…tapi bibirnya penuh senyuman, cantik luar biasa diamalam ini, Grasto hanya bisa bergumam dalam hati..

“Runi….aku cuma mau bilang lewat semua ini…bahwa kamu itu wanita yang istimewa…dan kamu patut menerima keistimewaan ini…”

“Tapi mas….apa aku pantas menerima semua ini….aku ini siapa…”

“Kamu adalah wanita yang sangat spesial dihatiku runi….” grasto langsung memotong pembicaraan runi, Seruni hanya diam terharu, dia seakan gak percaya pada kenyataan yang ada.

“Ada satu kejutan lagi yang ingin aku tunjukkan sama kamu runi…” Grasto mengeluarkan sebuah kotak kecil yang sudah diikat dengan pita berwarna pink.

“Ambillah ini…dan bukalah…ini kado spesial buat kamu, sudah lama aku siapkan ini…” Grasto mengambil tangan seruni, dan meletakkan kotak tersebut dalam genggaman tangan seruni, pelan-pelan seruni membuka kotak tersebut, seruni kaget…dia terdiam…

“Apa maksudnya ini mas…kenapa mas terus membuat aku tersanjung…aku takut menerima ini mas…”

“Kenapa runi…ini mobil aku beli memang untuk aku hadiahkan sama kamu…kamu butuh ini runi…kamu bisa jalan-jalan sama  teman-teman kamu, agar kamu tidak kesepian…”

“Itulah yang aku takutkan mas….kamukan tahu siapa teman-teman aku itu…biarlah aku hanya dirumah,banyak hal yang bisa aku lakukan…”

“Kamu gak mau pakaipun mobil itu gak masalah runi…yang penting mobil itu sudah milik kamu…”

“Mas…aku punya kamu aja sudah bahagia banget…aku gak ingin hal-hal yang berlebihan…aku sudah biasa hidup gak punya apa-apa…”

Grasto terdiam juga terharu melihat kenyataan tersebut, seruni tidak hanya cantik…hatinya juga cantik luar biasa, Grasto mendekati Seruni dan memeluknya dengan penuh kasih sayang, sementara pemusik terus mengalunkan lagu-lagu yang romantis, Grasto terus memluk seruni dan mengajaknya berdansa.

Bersambung

Manusia Sapi menjadi Babi

menujubermartabat.files.wordpress.com

Manusia, Sapi menjadi Babi

Didera kasus bertubi-tubi
Kasus Wisma Atlet, Hambalang sampai Century
Dari menangkap Jenderal polisi sampai Menteri Andi
Sekarang berbagai kasus pun di oplos
Dari mahalnya daging sapi, karena korupsi import sapi, maka bakso sapi pun dioplos dengan babi

.
Kagaduhan kasus daging sapi import
Akan menutup semua kasus korupsi
Itulah Manusia Sapi menjadi Babi
Bukan hanya bola yang dipolitisasi
Import sapi pun dimanfaatkan untuk kesenangan pribadi
.
Kagaduhan pak bupati nikah siri
Dan berbagai pejabat yang doyan nikah siri
Menjadi tren pejabat dingeri ini
Menghabiskan uang hasil korupsi
Dengan membagikannya pada istri siri
Seperti praktik money loundry
.
Gonjang-ganjing politik
Terus diselingi dengan pelesiran keluar negeri
Menikmati komisi hasil bagi-bagi
Sambil membawa keluarga serta anak isteri
Begitulah kalau sapi menjelma menjadi babi
Buta mata dan hati
Tutup telinga kanan dan kiri

____________
Jakarta, Desember 2012

PKS Tidak Lebih baik

foto: Lensaindonesia.com

Kalau dikatakan PKS lebih baik dari Demokrat secara moralitas tentu masih sulit untuk menjabarkannya, karena pada kenyataannya Presiden PKS terlibat kasus korupsi Sapi Import. Secara prosentase memang kader Demokrat lebih banyak yang tersangkut kasus korupsi, sementara PKS yang paling menonjol kasus korupsinya justeru pada pucuk pimpinan partainya. Lantas kenapa kasus korupsi PKS yang lebih hangat menjadi sorotan saat ini, bahkan partai PKS terancam untuk dibekukan, sehingga membuat Wakil Sekjen PKS, Fahri Hamzah menjadi berang.

Selama ini ekspektasi kita terhadap PKS sangatlah tinggi, PKS sebagai Partai yang berbasis Islam dengan hampir rata-rata kadernya dijidatnya ada tanda hitamnya, sebagai simbol penganut Islam yang Kaffah, tentu banyak yang berharap PKS adalah sebuah kendaraan politik ummat Islam yang sesuai dengan harapan, tapi sayangnya pucuk pimpinan partai yang begitu diagungkan tersebut
tersandung kasus korupsi.

Sementara itu Partai Demokrat sebagai partai yang berkuasa, sudah lebih dulu disorot, sehingga elektabilitasnya menurun drastis akibat isu-isu korupsi yang melanda para kadernya. Demokrat pun mengalami hal yang sama seperti PKS, menerima hujatan dan caci maki dari masyarakat, namun isu-isu tersebut dengan mudah diredam, terlebih sejak munculnya kasus korupsi yang melanda PKS.

Kalau mau dibilang ada kepentingan politik dibalik blow up kasus korupsi petinggi PKS, ya sangat mungkin, begitulah kalau kader partai melakukan kesalahan, tentu saja momentum tersebut sangat dimanfaatkan untuk kepentingan politik oleh lawan politiknya. Itu adalah hal yang biasa didalam dunia politik, kondisi seperti itu harus bisa disikapi secara cerdas bukan secara emosional, tapi sayangnya PKS sudah merasa sebagai partai yang ber Label Baik, sehingga kurang bisa menerima isu buruk yang melanda kadernya.

Kalau mau dibilang KPK pilih kasih dalam menangani kasus, saya sangat setuju, cara KPK menangani kasus korupsi yang terjadi pada kader partai Demokrat, berbeda dengan cara KPK menangani kasus korupsi yang terjadi pada PKS, dan tidak perlu saya uraikan secara detail dalam tulisan ini, karena hal tersebut secara nyata bisa terlihat secara terang benderang. Pertanyaannya tentulah, siapa sebetulnya yang sudah membonceng KPK, kenapa KPK pilih kasih dalam menangani kasus korupsi, bukankah ada yang menjadi Prioritas KPK, seperti pernah diungkapkan oleh Ketua KPK Abraham Samad diawal dia menjafi ketua KPK, adakah prioritas kasus tersebut sudah beliau tuntaskan.

Kita tidak bisa mengatakan bahwa Kasus yang dialami LHI itu adalah bersipat pribadi, dan harus dipisahkan dari PKS, harus diingat, LHI saat melakukan perbuatan tersebut masih aktif sebagai Presiden PKS, LHI bisa mendapat fasilitas proyek tersebut tentunya karena jabatan partainya, bukanlah karena pribadinya, secara tidak langsung tentu ada korelasinya dengan PKS. Kader-kader PKS seharusnya tidak berang menyikapi kasus yang dialami LHI yang berdampak pada PKS, yang paling tepat saat ini bagi PKS adalah menekan KPK untuk juga menuntaskan kasus yang dialami oleh para kader Demokrat, apakah KPK bisa menegakkan hukum secara adil dalam hal ini.

Sebelum ada keputusan dan fakta hukum yang membuktikan bahwa kader partai PKS bersih dari kasus korupsi, maka PKS sama saja dengan Demokrat, kalau pun berbeda, yang beda tipislah.