Headlines News :
Home » » Perbudakan Moderen Lewat Outsourcing

Perbudakan Moderen Lewat Outsourcing



Konon kabarnya ide penerapan sistem Kontrak Kerja Outsourcing muncul saat Indonesia menghadapi Krisis di tahun 1997, ide ini atas inisiatif World Bank dan IMF, dan ini merupakan bentuk tekanan kedua lembaga tersebut terhadap pemerintah Indonesia. Sebagai negara penghutang terbesar dan selalu butuh Hutang Luar negeri, tentunya pemerintah Indonesia tidak bisa menolak tekanan tersebut. World Bank dan IMF menekankan  sistem tersebut bukan tanpa kepentingan, sebagaimana kita ketahui negara ini banyak menampung investor asing.

Dengan adanya sistem outsourcing ini, perusahaan asing bisa mengemplang upah seminim mungkin tanpa perlu lagi memberikan berbagai tunjangan, dan perusahaan tersebut tidak bertanggung jawab terhadap buruh yang dipekerjakan, karena para pekerja menjadi tanggung jawab Agency Outsourcing yang mengelola kontrak kerja buruh dengan perusahaan. Sistem ini ternyata tidak saja berlaku pada perusahaan asing, perusahaan swasta lokal tapi juga sudah merambah ke perusahaan dibawah naungan BUMN.

Dengan penerapan sistem ini jelas buruh kehilangan berbagai haknya, bahkan kadangkala jam kerjanya pun tidak terbatas, melebihi waktu jam kerja tidak mendapatkan apa-apa, maka dari itu penulis melihat sistem ini samahalnya dengan sistem perbudakan yang dikelola dalam kemasan moderen, buruh diperas tenaganya namun hasil yang didapat tidak sesuai dengan apa yang dikerjakan. Alangkah tidak beradabnya kita memperlakukan manusia tapi tidak secara manusiawi. Prinsip ekonomi kapitalis, dengan modal sekecil-kecilnya untuk mendapatkan untung yang sebesarnya, inilah yang sedang diterapkan oleh pemerintah Indonesia.

Jadi sangat wajar jika para buruh di hari May Day ini melakukan pemberontakan dan menuntut hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan. Yang jelas sistem kontrak Outsourcing sangatlah tidak manusiawi, tidak akan mensejahterakan kehidupan buruh. Kalau pemerintah benar-benar berniat dan mempunyai perhatian terhadap kesejahteraan buruh, maka pemerintah harus menghapus sistem Outsourcing, karena sistem ini hanya memberikan keuntungan sepihak, perusahaan tidak perlu memikirkan berbagai macam tunjangan, dan karyawan yang tidak profesional selesai masa kontrak tidak lagi diperpanjang, tanpa perlu memberikan pesangon dan lain sebagainya.

Padahal amanat Undang-undang tidaklah demikian, pemerintah harus senantiasa berpikir untuk mensejahterakan kehidupan rakyatnya, dengan memberikan upah yang layak agar para rakyatnya yang bekerja dapat hidup layak dan sejahtera, dan rakyat pun dengan segala loyalitasnya pada pemerintah, membantu pemerintah dalam meningkatkan perekonomian negara. Dengan sistem outsourcing ini jelas antara  pekerja dan perusahaan terjadi gap, dan efeknya para pekerja menjadi tidak loyal pada perusahaan, dengan demikian kerja maksimal seperti yang diharapkan akan sulit untuk tercapai.

Foto : Tribunews.com
Share this article :

4 komentar:

  1. out sorching pada saat itu aturannya dibuat dan disahkan oleh anggota dewan yang mayoritas pemenang pemilu....eee sekarang malah menyalahkan pemerintah

    BalasHapus
  2. bikin tulisan ya mbok dipikir matang2 jangan cuma pake sudut pandang buruh.. sudut pandang pemilik modal bagaimana? anda pasti tau apple itu outsource ke foxconn china hampir utk semua produk icrap yg dijual di pasaran.. lalu kenapa di indonesia hal ini dipermasalahkan? ini hukum ekonomi kok, yg murah yg dipakai.. kalau selalu mengedepankan kepentingan sentimentil yaaa KAPAN mau majunya? kaum buruh mending belajar meningkatkan skill karena kalau tidak maaf saja.. tidak ada tempat bagi mereka di dunia.. mengadulah kepada tuhan supaya SEGERA dikasihani

    BalasHapus
  3. Asaz : Ya ketika mereka membuat aturan itu tentunya mereka tidak meikirkan dampaknya pada buruh, memang disini ada andil kesalahan perusahaan yang mengelola outsourcing juga, tapikan fungsi pengawasan dalam penerapan undang2 itukan msetinya ditangan DPR dan pemerintah sebagai pelaksanaannya...

    Terima kasih komentarnya..

    BalasHapus
  4. Bisnalyst : Sebagai Buruh tentu saya memakai sudut pandang burh dalam menulis ini, tidak mungkin saya memposisikan diri sebagai pengusaha, karena dalam penerapannya yang diuntungkan pengusaha...ok kalau dinegara lain bisa benar diterapkan, bisa jadi undang-undang yang dipakai tidak berat sebelah...sistemnya mungkin tidak salah, yang salah adalah penerapannya...Kalu Anda seorang pengusaha coba juga berpikir secara bijak...jangan juga melihat secara sepihak...sama ajakan...

    Terima kasih komentarnya

    BalasHapus

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. mataajinatha - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger