APBD Digunakan untuk "Belanja Sex"

bethebliss.com

Penyalahgunaan APBD untuk kebutuhan Seks memanglah sangat keterlaluan, dan ini bukanlah dalam kategori suap atau untuk entertain Client, tapi memang digunakan secara pribadi untuk kebutuhan Seks, yang tentunya dilakukan dengan perempuan penjaja Seks.

Inilah prilaku beberapa Kepala Daerah yang sudah diamati oleh KPK, namun KPK belum membuka siapa saja Kepala Daerah yang melakukan penyalahgunaan APBD untuk seks tersebut. Seperti yang dikatakan Direktur PJ KAKI KPK, Sujanarko, di sela-sela Forum Anti Korupsi III, di Hotel Four Seasons, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (30/7/2012),forum tribunews.com

Adanya beberapa kepala daerah yang menggunakan APBD untuk seks.

“Ada beberapa, aku nggak sebutin kepala daerah, tapi beberapa daerah korupsi habis untuk main seks saja,” jelas Sujanarko.

Kalaulah memang benar apa yang dikatakan Sujanarko ini, itu artinya pengawasan terhadap penggunaan APBD itu sangatlah tidak ketat, sehingga bisa disalahgunakan untuk hal-hal diluar kebutuhan APBD. Peluang ini tentunya didapat dari selisih Mark Up dari kebutuhan APBD yang sesungguhnya, atau juga memanglah APBD tersebut disalahgunakan, lalu ditutupi dengan laporan fiktif.

Yang saya tahu biasanya Pejabat Daerah yang memiliki kepentingan dengan pejabat Pusat, dan kepentingan ini di Goalkan lewat Entertain, nah entertainnya inilah yang bermacam-macam bentuknya. Yang banyak terjadi adalah Entertain seks dengan menyediakan wanita penghibur kelas atas.

Tapi nyatanya penyalahgunaan APBD untuk seks tersebut bukanlah seperti itu, tapi memang untuk kebutuhan pribadi si Kepala daerah. Seperti yang dijelaskan Sujanarko, tindakan ini tidak termasuk suap seks. Namun ia bisa masuk penyalahgunaan wewenang karena menggunakan dana dari APBD.

“Itu bukan disogok seks, tapi korupsi untuk main seks,” tandasnya.

Memanglah luar biasa pejabat kita ini dalam memanfaatkan APBD, ada yang untuk memperkaya diri lewat Korupsi, dan ada pula yang menyelahgunakannya untuk kepuasan diri bermain seks. Ini benar-benar prilaku pejabat yang sudah tidak bisa ditolerir. Sayangnya KPK tidak segera membuka Kepala Daerah mana saja yang melakukan penyalahgunaan APBD teraebut.